 |
| Kemenperin Ramal Kantong Berbayar Akan Tekan Industri Plastik |
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan kebijakan plastik berbayar yang diterapkan ritel modern akan mengurangi penghasilan pasar industri plastik di dalam negeri. Mereka meramal penghasilan pelaku usaha kantong plastik tahun ini akan turun.
Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Taufiek Bawazier mengungkapkan kebijakan plastik berbayar akan menurunkan permintaan. Bila sudah begitu, produsen plastik tentu akan mengurangi jumlah produksi dan pendapatan tak lagi setinggi sebelumnya.
"Poinnya, kebijakan ini (plastik berbayar) akan mendistorsi pertumbuhan industri plastik nasional dan tidak membuat daya saing ke arah yg lebih baik,"
Taufiek belum bisa memberikan gambaran pasti berapa potensi penurunan pendapatan produsen kantong plastik ke depannya. Pihaknya akan melakukan evaluasi tiga bulan setelah kebijakan plastik berbayar benar-benar diterapkan oleh pengusaha ritel di Indonesia.
"Saya tidak mau spekulasi. Data bisa dilihat tiga bulan ke depan ya. Produksi plastik sekitar 350 ribu ton per tahunnya," kata Taufieq.
Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan kebijakan plastik berbayar dimulai pada 1 Maret 2019. Keputusan ini dilakukan demi mengurangi jumlah sampah plastik yang semakin banyak belakangan ini.
Namun, beberapa ritel yang dikunjungi CNNIndonesia.com pada akhir pekan lalu masih memberikan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Alfamidi, Indomaret, Carrefour, dan Hypermart mengaku masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mengimplementasikan kebijakan plastik berbayar.
Taufiek menyatakan tak sependapat dengan alasan yang digunakan pengusaha ritel tersebut. Menurutnya, persoalan sampah plastik pun tidak semata-mata selesai dengan penerapan kebijakan plastik berbayar.Plastik berbayar seharusnya diganti dengan upaya pengelolaan sampah yang baik sehingga tujuan pengurangannya dapat dicapai tanpa mengganggu industri," papar Taufiek.
Taufiek mengatakan industri plastik memiliki peran besar. Data Kementerian Perindustrian, industri plastik dan karet menyumbang Rp92,7 triliun untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang tahun lalu.
Sumbangan tersebut meningkat 6,92 persen dari posisi 2017. "Jika industri plastik diganggu dengan keputusan yang tidak sejalan dengan kemajuannya, maka upaya meningkatkan PDB dan pajak dari sektor plastik juga akan terganggu," jelas Taufiek.
Ia menambahkan pihaknya belum memiliki rencana berdiskusi dengan peritel modern agar mereka mengkaji kembali kebijakan plastik berbayar. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang membawahi langsung toko ritel modern.
Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Taufiek Bawazier mengungkapkan kebijakan plastik berbayar akan menurunkan permintaan. Bila sudah begitu, produsen plastik tentu akan mengurangi jumlah produksi dan pendapatan tak lagi setinggi sebelumnya.
"Poinnya, kebijakan ini (plastik berbayar) akan mendistorsi pertumbuhan industri plastik nasional dan tidak membuat daya saing ke arah yg lebih baik,"
Taufiek belum bisa memberikan gambaran pasti berapa potensi penurunan pendapatan produsen kantong plastik ke depannya. Pihaknya akan melakukan evaluasi tiga bulan setelah kebijakan plastik berbayar benar-benar diterapkan oleh pengusaha ritel di Indonesia.
"Saya tidak mau spekulasi. Data bisa dilihat tiga bulan ke depan ya. Produksi plastik sekitar 350 ribu ton per tahunnya," kata Taufieq.
Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) menyatakan kebijakan plastik berbayar dimulai pada 1 Maret 2019. Keputusan ini dilakukan demi mengurangi jumlah sampah plastik yang semakin banyak belakangan ini.
Namun, beberapa ritel yang dikunjungi CNNIndonesia.com pada akhir pekan lalu masih memberikan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Alfamidi, Indomaret, Carrefour, dan Hypermart mengaku masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mengimplementasikan kebijakan plastik berbayar.
Taufiek menyatakan tak sependapat dengan alasan yang digunakan pengusaha ritel tersebut. Menurutnya, persoalan sampah plastik pun tidak semata-mata selesai dengan penerapan kebijakan plastik berbayar.Plastik berbayar seharusnya diganti dengan upaya pengelolaan sampah yang baik sehingga tujuan pengurangannya dapat dicapai tanpa mengganggu industri," papar Taufiek.
Taufiek mengatakan industri plastik memiliki peran besar. Data Kementerian Perindustrian, industri plastik dan karet menyumbang Rp92,7 triliun untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang tahun lalu.
Sumbangan tersebut meningkat 6,92 persen dari posisi 2017. "Jika industri plastik diganggu dengan keputusan yang tidak sejalan dengan kemajuannya, maka upaya meningkatkan PDB dan pajak dari sektor plastik juga akan terganggu," jelas Taufiek.
Ia menambahkan pihaknya belum memiliki rencana berdiskusi dengan peritel modern agar mereka mengkaji kembali kebijakan plastik berbayar. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang membawahi langsung toko ritel modern.
Demikianlah Artikel Kemenperin Ramal Kantong Berbayar Akan Tekan Industri Plastik
Sekian Kemenperin Ramal Kantong Berbayar Akan Tekan Industri Plastik, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan kali ini.
Anda sedang membaca artikel Kemenperin Ramal Kantong Berbayar Akan Tekan Industri Plastik dan artikel ini url permalinknya adalah https://onlineberita24.blogspot.com/2019/03/kemenperin-ramal-kantong-berbayar-akan.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.